Reposting — Bisakah Gugusdepan Gerakan Pramuka Tidak Berpangkalan di Sekolah (Lagi)?

Postingan note FB kedua Kak Fauzi tentang Pramuka

Hampir setengah abad Gerakan Pramuka berdiri atau tepatnya 49 tahun sejak dicanangkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 Tahun 1961. Namun demikian keberadaan gerakan kepanduan sejatinya jauh sebelum itu bahkan sebelum republik ini berdiri pendidikan kepanduan telah ada mewujud pada puluhan organisasi kepanduan yang sebagian besar berafiliasi pada ormas ataupun partai politik. Puluhan organisasi kepanduan itu pada akhirnya setelah tarik ulur politik berujung pada peleburan organisasi kepanduan yang satu yaitu Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana atau disingkat Gerakan Pramuka.

Gerakan Pramuka lahir sebagai sebuah keputusan politik, hal mana didahului dengan keputusan politik di tingkat MPRS yang berupaya membersihkan sisa-sisa paham Baden Powell, hal itu tercantum dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana. Di dalam ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330. C. yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Dan seterusnya penertiban tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30), kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme (Lampiran C Ayat 8). Penamaan Pramuka pun lebih berbau politis karena pada saat itu di sebagian negara komunis menyelenggarakan pendidikan kepanduan dengan nama pionir, dan Pramuka dipandang sebagai padanan kata dari pioner dibandingkan pandu. Pandu sendiri merupakan terjemahan dari scouting yang merupakan gagasan dari Baden Powell. Karena keputusan politik itulah maka organisasi ini sekarang lebih dikenal dengan Pramuka daripada Pandu.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kwartir Nasional pertama yang kemudian menerjemahkan Pramuka sebagai Praja Muda Karana dipandang sebagai upaya untuk mengeliminir istilah Pramuka dari padanan kata pioner yang lebih berbau komunis pada saat itu. Konon terbitnya Keputusan Presiden nomor 238 Tahun 1961 juga penuh dengan pergulatan politik, bahkan dokumen ini tidak ditandatangani oleh Soekarno namun oleh Pejabat Presiden Ir. H. Djuanda pada tanggal 20 Mei 1961. Pada saat itu Presiden Soekarno sedang melawat ke luar negeri, pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa tidak menunggu Presiden pulang ke tanah air dan segenting itukah penandatanganan penyatuan gerakan kepanduan ke dalam Gerakan Pramuka sehingga tanpa harus menunggu kepulangan Soekarno? Pertanyaan yang sampai sekarang belum dijelaskan ke publik secara gamblang. Konon versi keputusan presiden yang akhirnya diterbitkan berbeda dengan draf yang masuk ke staf kepresidenan. Adalah H. Mutahar yang memberikan informasi adanya draf yang berbeda itu kepada Sri Sultan dan akhirnya mendesak Pejabat Presiden untuk menandatangani Keputusan Presiden 238 tahun 1961 sebagaimana kita kenal sekarang ini.

Namun demikian pada tanggal 14 Agustus 1961 toh akhirnya Presiden Soekarno menyerahkan panji-panji Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama. Jika pada awalnya terdapat keputusan politik untuk membersihkan sisa-sisa paham Baden Powell, maka tugas yang diemban Sri Sultan adalah membersihkan pengaruh komunis pada tubuh Gerakan Pramuka. Karena pada proses awal pembentukannya Gerakan Pramuka dipandang sebagai organisasi yang potensial bagi komunis untuk mengembangkan sayapnya.

Pergulatan politik itulah yang akhirnya membawa Gerakan Pramuka masuk di sekolah pada awal masa orde baru. Dikhawatirkan akan ditunggangi oleh eks-PKI, maka Gerakan Pramuka dititipkan di sekolah. Sehingga bermunculan Gugusdepan yang berpangkalan di sekolah sebagaimana kita kenal sekarang ini. Dan ini akhirnya menjadi gerakan yang sifatnya masif bahkan siswa diwajibkan mengikuti kegiatan kepramukaan atau minimal menggunakan seragam pramuka pada hari tertentu di sekolah. Padahal, hakekatnya pendidikan kepramukaan adalah pendidikan nonformal yang berbasis di masyarakat bukan di sekolah. Pada awal tahun 1970-an di Yogyakarta terdapat Gugusdepan yang berbasis di masyarakat dan mampu melahirkan tokoh-tokoh yang berkarakter, yang ini sangat sulit dilakukan oleh gugusdepan berpangkalan di sekolah. Karena pertumbuhan gugusdepan berbasis masyarakat adalah pergaulan teman sebaya yang dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan tahap perkembangannya di bawah bimbingan orang dewasa atau pembina.

Ada dua metode kepramukaan yang tidak boleh ditinggalkan yaitu sistem tanda kecakapan dan sistem beregu sebagai jati diri pendidikan kepramukaan. Melalui sistem tanda kecakapan potensi yang berbeda pada setiap peserta didik dikembangkan secara optimal. Sistem tanda kecakapan mendidik Pramuka untuk memiliki motivasi mencapai yang terbaik, serta keinginan untuk maju dan mengembangkan diri. Apabila seorang Pramuka telah mencapai suatu syarat kecakapan tertentu akan diberi penghargaan, yaitu berupa tanda kecakapan yang dikenakan pada baju seragam Pramuka. Sedangkan melalui sistem beregu Pramuka dididik untuk bergaul dan bermasyarakat pada kelompok kecilnya dan satuan-satuannya. Penerapan sistem beregu diharapkan mampu menggeser metode klasikal yang dipandang kurang menguntungkan bagi proses pendidikan kepramukaan.

Namun kenyataannya sekarang kita sangat jarang menjumpai para Pramuka yang mengenakan berbagai tanda kecakapan di baju seragamnya. Sementara itu dalam penerapan sistem beregu Pembina sekedar membagi Pramuka dalam regu-regu atau kelompok-kelompok kecil lainnya secara fisik, tetapi tidak diikuti implementasinya. Jadi hakekat sistem beregu tidak terletak semata pada pembagian Pramuka ke dalam kelompok-kelompok kecil, tetapi pada penerapannya menjadikan regu/kelompok sebagai kesatuan kerja dan bermain baik dalam disiplin maupun dalam menjalankan kewajiban. Dengan demikian menuntut pula kemauan dan kepercayaan Pembina untuk memberikan kekuasaan dan tanggung jawab ke pada pemimpin regu.

Melemahnya penerapan dua metode pendidikan kepramukaan di atas lebih banyak dikarenakan dampak dari kebijakan dititipkan gugusdepan di sekolah. Pemassalan pendidikan kepramukaan di sekolah menyebabkan penerapan sistem beregu dan sistem tanda kecakapan sebagai roh utama pendidikan kepramukaan menjadi sulit karena keterbatasan jumlah pembina. Bagaimana mungkin sistem beregu dan sistem tanda kecakapan dapat dijalankan oleh satu orang pembina yang menghadapi ratusan peserta didik karena siswa di sekolah diwajibkan mengikuti pendidikan kepramukaan? Akhirnya pendekatan klasikal yang paling mungkin diterapkan, yang akhirnya latihan kepramukaan menjadi pelajaran kepramukaan.

Karena itulah ketika revitalisasi Gerakan Pramuka dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2006, menurut hemat saya pertama kali yang perlu dilakukan adalah revitalisasi organisasi Gerakan Pramuka dengan mengembalikan gugusdepan ke masyarakat. Gugusdepan berbasis masyarakat akan lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan hal mana ketika gugusdepan berada di sekolah prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan sebagai ciri utama pendidikan kepramukaan sudah tereliminasi sehingga pendidikan kepramukaan kehilangan jati diri.

Upaya mengembalikan pendidikan kepramukaan ke gugusdepan berbasis masyarakat memerlukan kesiapan adanya pembina pramuka yang memiliki jiwa volunteer di tengah masyarakat. Sementara ini pengkaderan pembina pramuka menjadi titik lemah Gerakan Pramuka. Selama ini pengkaderan pembina pramuka lebih berorientasi pada kuantitas bukan kualitas. Pelatihan pembina pramuka di tingkat Cabang dan Daerah belum mampu menciptakan kader pembina pramuka yang militan. Hal ini dapat dimengerti karena proses pendidikan kepramukaan yang dialami oleh calon pembina pramuka juga bukan proses pendidikan kepramukaan yang bermutu. Sebagian besar menjadi pembina pramuka adalah bagian dari tugas sebagai pembina kesiswaan atau diberi tugas dan tanggung jawab oleh kepala sekolah, bukan panggilan jiwa. Karena itulah sulit tercipta kader pembina yang memiliki militansi sebagai pembina pramuka.

Namun demikian tidak ada upaya yang tidak mungkin dilakukan jika kita melakukan dengan kesungguhan. Karenanya pengkaderan pembina pramuka yang militan dalam arti memahami betul ide dasar pendidikan kepramukaan berikut prinsip dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan serta bagaimana mengimplementasikannya menjadi sangat penting dalam upaya mengembalikan gugusdepan ke basis masyarakat.

Di sisi lain, hendaknya mulai disadari bahwa jumlah keanggotaan yang besar bukanlah suatu hal yang terlalu dibanggakan jika organisasi tidak mampu mengurusi anggotanya. Selama ini diklaim bahwa jumlah anggota Gerakan Pramuka sekitar 21 juta orang, secara kuantitas memang besar sampai-sampai Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tidak mampu membayar seluruh iuran anggota ke organisasi kepanduan dunia. Padahal kondisi itu kontradiktif karena secara kuantitas jumlah anggota Gerakan Pramuka besar namun kualitas anggotanya rendah. Ketika gugusdepan berbasis di masyarakat maka keanggotaan tidak lagi bersifat masif namun organisasi akan lebih mampu mengurusi anggota. Pembina akan lebih optimal dan intensif melakukan proses pendidikan kepramukaan yang berkualitas berdasarkan prinsip dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan.

Pinggir Krasak, Agustus 2010

Fauzi Eko Pranyono adalah Andalan Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan, Gerakan Pramuka Kwartir Daerah XII DIY.

Categories act

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s